Mengerikan! Kebutuhan Narkoba di Indonesia seperti Beras

JAKARTA.

 Narkoba bukan lagi barang baru dan sulit didapat di Indonesia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir mengungkapkan, kebutuhan narkoba di Indonesia sangat besar.

"Itu sudah seperti kebutuhan akan beras. Ini menggambarkan bagaimana kedaruratan narkoba di tanah air dan korelasinya dengan hukuman mati," ujar Tata, sapaan akrab Armanatha di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Read More

Forum Honorer Desak Pemerintah Umumkan Data Verval K2

JAKARTA.

Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak pemerintah segera mengumumkan data K2 yang sudah diverifikasi dan validasi (verval). Pengumuman pun diminta secara on line agar bisa dipantau masyarakat dan tenaga honorer di seluruh Indonesia.

"Pemerintah sebaiknya segera mengumumkan data verval honorer K2 secara on line. Ini untuk mengantisipasi lolosnya honorer bodong dan membengkaknya jumlah K2 yang ujung-ujungnya merugikan negara serta honorer asli," tutur Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi kepada JPNN, Jumat (24/4).

Read More

5 Tips Memilih Makanan di Musim Pancaroba

Akhir-akhir ini cuaca kurang bersahabat. Akibatnya, tubuh sering sakit karena pergantian dari panas ke hujan yang terlalu cepat. Karenanya kita perlu asupan bagi tubuh agar stamina dan kondisi fisik tetap fit di masa pancaroba.

Dr Shilpa Mittal - Ahli Gizi, Diet konsultan dan pendiri Nutrilife Health Management-Mumbai memberikan saran mengenai menjaga tubuh di musim hujan yang dapat membuat Anda terus fit, di antaranya sebagai berikut:
1. Mengonsumsi teh herbal hangat seperti teh jahe, teh lemon saat sudah terguyur hujan bisa melindungi kesehatan tubuh. Hal ini karena selain teh jahe dan lemon dapat menghangatkan tubuh, mengonsumsi itu juga membantu meningkatkan antibodi Anda. Sehingga Anda pun jadi tak mudah sakit.

Read More

7 Bahaya Yang Mungkin Terkandung Pada Jajanan Anak di Sekolah

Bukan kali pertama kalau diberitakan jajanan anak sekolah (dan orang dewasa) tidak menyehatkan. Bahaya makanan jajanan sekolah dan makanan umum lainnya bisa muncul untuk jangka pendek, bisa juga pada jangka panjang.

Jangka pendek, terjadi keracunan makanan sebab tercemar mikroorganisme, parasit, atau bahan racun kimiawi (pestisida). Muntah dan diare sehabis mengonsumsi jajanan paling sering ditemukan.

Read More

100 Honorer K2 Bodong di Padang Pariaman Tetap Dapat SK CPNS.

JAKARTA -

 Ratusan honorer kategori dua (K2) di Kabupaten Padangpariaman, Provinsi Sumatera Barat merasa dongkol melihat sikap bupatinya yang tetap memberikan SK CPNS kepada tenaga bodong.

Mereka pun berontak, apalagi surat pertanyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk data verifikasi dan validasi (Verval) belum ditandatangani bupati.

Read More

Tim Pembina UKS Padang Pariaman Gelar Rakerda

Padang Pariaman, Editor .

Untuk lebih memotivasi semua unsur yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Tim Pembina UKS Kabupaten Padang Pariaman  mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hall IKK Parit Malintang Rabu (21/4/15)

Rakerda UKS ini merupakan forum bersama bagi tim pembina untuk melakukan evaluasi dan membahas serta menetapkan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan UKS.

Sekretaris daerah Padang Pariaman Jonpriadi, SE. MM yang mewakili

Read More

DAPODIK

Bagi yang perlu silahkan ambil di sini

Read More

SISTEM VERIFIKASI DAN VALIDASI (VERVAL)PROSES PEMBELAJARAN

Sistem  "Verifikasi  dan  Validasi  Data  Proses  Pembelajaran"  dimaksudkan  untuk  memastikan 

konsistensi  proses  belajar  mengajar  (PBM)  dengan  acuan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP) 

dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sumber data Dapodik. 

Read More

Jelang Tes CPNS, Honorer K2 Gencar Konsolidasi

JAKARTA.

Mendekati pelaksanaan tes CPNS yang digelar Agustus mendatang,  honorer kategori dua (K2) gencar melakukan konsolidasi. Rencananya konsolidasi nasional kedua akan digelar forum-forum honorer yang tergabung dalam Gerakan Honorer K2 Indonesia Bersatu (GHK2IB) di Bandung, Jawa Barat,  pada 25 - 26 April 2015.

Menurut Ketua Tim Investigasi GHK2IB Riyanto Agung Subekti alias Itong, pihaknya akan menghadirkan narasumber yang bisa memberikan pencerahan kepada honorer K2.
Antara lain anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto, Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryanman, dan Ketua Umum PB PGRI Prof DR Sulistiyo.

Read More

LPMP Diminta Jadi Tangan Kanan Kemendikbud di Provinsi

JAKARTA.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) diharapkan bisa menampilkan profil mutu sekolah di daerahnya masing-masing. Profil tersebut menjelaskan bagaimana kualitas pendidikan terutama guru, siswa, dan proses pembelajaran di suatu daerah.

“Jika bisa mengeluarkan profil mutu sekolah, pasti LPMP akan disegani Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,” kata Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar, Didik Suhardi, (21/4).

Read More

Juli, Formasi CPNS Ditetapkan

JAKARTA.

Pemerintah menjadwalkan akan menetapkan formasi CPNS instansi pusat dan daerah pada Juli mendatang. Sementara, untuk pelaksanaan seleksi CPNS dari jalur umum maupun honorer kategori dua (K2) digelar Agustus.

"Cepat atau lambat penetapan formasi tergantung dari data-data yang masuk lewat e-formasi cepat atau tidak. Kalau molor, otomatis formasinya juga lama ditetapkan," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Selasa (21/4).

Read More

Pastikan tak Ada Nama Baru Honorer K2 Ikut Tes

JAKARTA –

Pemerintah memastikan bakal kembali menggelar tes bagi tenaga honorer kategori dua (K2) yang gagal tes tahun lalu, Agustus 2015. Dijanjikan tidak ada nama baru dalam daftar honorer K2 yang berhak mengikuti tes.

Read More

2016, Kebijakan Pensiun Dini PNS Mulai Diterapkan

JAKARTA.
Siap-siap saja pegawai negeri sipil (PNS) yang berkompetensi rendah. Pemerintah akan memberlakukan pensiun dini tahap pertama bagi PNS yang dinilai berkinerja buruk.

"Sesuai road map moratorium CPNS yang telah kami susun, salah satunya memberlakukan pensiun dini bagi PNS berkompetensi rendah. Untuk tahap pertama dilakukan mulai 2016," ungkap Bambang Dayanto Sumarsono, asisten deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Minggu (19/4).

Read More

Ributin Kelulusan, Honorer K2 Diancam Dicoret

JAKARTA.
Honorer kategori dua (K2) di wilayah Jawa Tengah yang dinyatakan lulus CPNS diduga mayoritas menggunakan cara curang, yakni menyogok. Ini berdasarkan penelusuran tim investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I).

"Dari hasil investigasi kami, honorer K2 di Jateng seperti Kabupaten Batang, honorer K2 yang dinyatakan lulus hampir semua membayar alias nyogok," ungkap Ketua Tim Investigasi FHK2I Riyanto Agung Subekti alias Itong, Minggu (19/4).

Read More

Menteri Menpan-RB Yuddy Chrisnandi Segera Dikukuhkan Bergelar Profesor

JAKARTA.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mendapat gelar Professor. Yuddy mengaku, pemberian gelar itu baru diketahui hari Kamis (16/4) setelah mendapat surat dari Menristek dan Dikti. Saat ini dipersiapkan untuk pengukuhannya dalam beberapa waktu mendatang.

”Pemberian gelar ini merupakan amanah yang sangat besar buat saya. Sebagai pembantu presiden saya harus lebih meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Yuddy saat beraudiensi dengan jajaran Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Jumat (17/4).

Read More

Mengintegrasikan Padamu Negeri ke Dalam Dapodik Merupakan Hal Yang Mustahil.

Jakarta (Dikdas).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sering mendapat komplain dari pengelola pendidikan terkait sistem pendataan. Kemendikbud dianggap mengeluarkan dua sistem pendataan yang merepotkan sekolah, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Padamu Negeri.

Hamid Muhammad

Read More

Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Melalui DIPA Dit. P2TK Dikdas

Pada tahun anggaran 2015, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dibayarkan melalui dana transfer daerah.

Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikan binaan provinsi dibayarkan melalui Pusat. Mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi melalui DIPA tahun 2015 Direktorat Pembinaan PTK Dikdas dilakukan dengan cara sistem digital (Dapodik).
Untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi pendidik bagi guru melalui mekanisme DIPA tahun 2015 Direktorat Pembinaan PTK terkait, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pengelola baik di tingkat Pusat maupun Daerah serta pihak terkait lainnya.Unduh dokumen di sini ( Sumber )

Read More

Aplikasi Nilai Raport KTSP Excel Tanpa Macro dan Yang Pakai Macro

Aplikasi ini di ambil dari Bapak Nir Singgih Purwantio yang sudah bermurah hati menshare secara cuma-cuma semoga dimudah reskinnya oleh Sang Pencipta.
Bagi sobat yang mau mencoba silahkan download disini

Dan yang pakai Macro silahkan download disini ( Berasal  )

Read More

Menuju Dapodikdasmen

Bogor (Dikdas).
Seiring penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah akan diintegrasikan menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini disebutkan dalam BAB II (Organisasi), Pasal 4 (d).

Ilustrasi: Peserta ToT Sistem Pendataan Pendidikan Dasar Angkatan Kelima. Pada saatnya nanti, mereka akan mengerjakan Dapodikdasmen.

Read More

P2TK Dikdas Kembangkan 5 Aplikasi Bersumber Dapodikdas

Bogor (Dikdas).

Tagor Alamsyah Harahap, Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat P2TK Dikdas.

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Direktorat P2TK Dikdas), mengembangkan lima aplikasi yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas). Lima aplikasi itu adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tunjangan, SIM Rasio, SIM Inpassing, SIM Penilaian Angka Kredit (PAK), dan SIM Penilaian Kinerja Guru (PKG).

Read More

MenPAN-RB Ancam Batalkan NIP Honorer K2 Palsu

JAKARTA.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengancam akan membatalkan nomor induk pegawai (NIP) honorer K2 palsu yang sudah menyandang status CPNS. 

Tak hanya honorer K2 yang akan ikut tes CPNS 2015 saja, tapi juga angkatan tahun sebelumnya.

Read More

Terlalu Banyak Amanah, Kinerja Operator Sekolah Menurun

Bogor (Dikdas).

Beban kerja operator sekolah terlalu berat. Imbasnya, kinerja mereka tidak terlalu bagus. Satu operator bisa memegang beberapa aplikasi.
Menurut I Gusti Ngurah Rai Dwipayana, operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Bali, seorang operator di sekolah dasar bertanggung jawab atas beberapa aplikasi selain Dapodik. Biasanya guru honorer yang diamanahi kepala sekolah untuk mengelola aplikasi lantaran sekolah tak punya lembaga Tata Usaha.

Read More

Komisi II DPR Desak Seluruh Honorer K2 Diangkat jadi CPNS

JAKARTA.
 Sejumlah anggota Komisi II DPR  mendesak pemerintah mengangkat seluruh honorer kategori dua (K2)

tanpa terkecuali. Tes juga dianggap tak perlu, tapi cukup seleksi persyaratan administrasi saja.

"Pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tidak akan bikin bangkrut negara. Kalau soal anggaran, Komisi II akan menyupport dananya," kata Yandri Susanto, anggota Komisi II DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Rabu (8/4).

Politisi PAN ini juga menyayangkan sikap Menteri Yuddy yang mengurangi formasi honorer K2 menjadi 30 ribu. Padahal honorer yang tersisa masih banyak sekitar 439 ribu.

Hal sama diutarakan Jazuli Juwaini. Politikus PKS ini mendesak pemerintah untuk tidak membuat sekat dalam penyelesaian honorer K2. Pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tidak perlu menggunakan parameter mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak.

"Mereka ini kan sudah mengabdi lama, kenapa harus ada prioritas tenaga pendidik, penyuluh, dan kesehatan. Yang operator sekolah dan tenaga profesi lainnya juga kan mengabdi lama," kata Jazuli.

Dia meminta pemerintah mengangkat seluruh honorer K2 yang tidak lulus tes tapi asli. Jangan sampai nasib honorer K2 ini terus dibiarkan menggantung. ( Berasal  )

Read More

Tes Eks Honorer K-2 Mulai Agustus 2015

JAKARTA.
 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi

mengatakan, tes untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (TH K-2) rencananya akan dilaksanakan mulai Bulan Agustus 2015 (setelah Hari Raya Idul Fitri), dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pemerintah memproyeksikan alokasi 30 ribu formasi untuk menggantikan formasi TH K-2 yang tidak terisi.

Jumlah ini merupakan hasil perhitungan dari TKH-2 yang telah lulus tes November 2013, tetapi penetapan NIP-nya tidak dapat diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Dokumen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan,” ujar Yuddy dalam Rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (08/04).

Read More

BKN Siap Dukung Pemerintah Tes Ulang K II Tidak Lulus Seleksi CPNS

Jakarta–Humas BKN.
 Pemerintah rencananya akan mengadakan tes Tenaga Honorer Kategori 2 (K II) yang tidak lolos tes pada website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Rabu, (8/4/2015).

Honorer sampaikan aspirasi ke BKN By Kiswanto

November 2013 untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Demikian diberitakan pada laman resmi

Read More

KABAR GEMBIRA BUAT HONORER K2 YANG TIDAK LULUS

HONOR K2
Pemerintah berencana mengelar tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk eks Tenaga Honorer Kategori Computer Assisted Test (CAT).

2 (K-2) mulai Agustus 2015 atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Tes tersebut akan menggunakan sistem
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan pemerintah

Read More

O2SN

Berpedoman pada buku panduan O2SN Sekolah Dasar 2014

Cabang  olahraga  yang  dilombakan/dipertandingkan di Pusat yaitu : 
1.   Atletik (Kids ’ Athletics)

Nomor  :   a. Kanga’s Escape (Sprint/ Gawang),

                              

                 b. Frog Jump (Loncat Katak),

                             
                 c. Turbo Throwing (Lempar Turbo)

                              

                d. Formula 1 (Lari, Rintangan, Slalom)

   
                Untuk lebih jelasnya silahkan klik di sini                                            sumber http://dikdas.kemdikbud.go.id

Read More

Ditjen Dikdas Gelar ToT Sistem Pendataan Angkatan V

TOT ( TRAINING OF TRAINERS )

Bogor (Dikdas): Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Training of Trainers (ToT) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar Angkatan Kelima mulai tanggal tanggal 9 – 11 April 2015 di Hotel New Ayuda, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.

Read More

Operator Sekolah Turut Dukung Keberhasilan Dapodikdas

Operator Sekolah 
Bogor (Dikdas): Operator sekolah atau petugas operasional aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) yang berada di tingkat satuan pendidikan (sekolah), merupakan salah satu komponen yang turut mendukung keberhasilan Dapodikdas. Demikian salah satu butir sambutan Bambang Suprianto, saat membacakan laporan Ketua Panitia Training of Trainers (ToT) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar Angkatan Kelima di

Read More

TAHUN 2015 JOKOWI TETAP NAIKAN GAJI PNS 6 % PLUS TUNJANGAN KINERJA

Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan tetap menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 6 persen tahun depan. Anggaran kenaikan gaji PNS tersebut sudah masuk dalam APBN 2015.

Bambang beralasan, pemerintah perlu memperhatikan biaya hidup PNS dengan besaran inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis inflasi bulan November lalu secara tahunan (yoy) mencapai 6,2 persen.

“Ya tetap lah, itu kan menyesuaikan dengan biaya hidup, inflasi,” kata Bambang di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menilai, kenaikan gaji PNS seharusnya didasari oleh kinerja.

Terkait hal ini, Bambang menjelaskan, kenaikan gaji PNS memiliki 2 kategori yakni kategori pokok dan kategori tunjangan kinerja.

Read More

Pencairan Tunjangan Profesi Guru Jangan Lewat 16 April

JAKARTA - Seluruh pemda harus mencairkan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan I 2015 sebelum 16 April mendatang. Pencairan TPG untuk guru PNS daerah rawan macet karena uangnya mampir dulu ke rekening pemerintah daerah (pemda).

Total anggaran untuk pembayaran TPG tahun ini mencapai Rp 66,4 triliun. Anggaran itu dicairkan dalam empat tahap (triwulan). Masing-masing sekitar Rp 16,5 triliun. Khusus untuk pencairan triwulan pertama, Kemendikbud memastikan dana Rp 16 triliun sudah masuk ke kas pemda.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Sumarna Surapranata menyatakan, total guru PNS daerah yang mendapat TPG mencapai 990.482 orang.

Tetapi, yang sudah mengantongi SK pencairan tunjangan baru 775.376 guru (78 persen). ’’Kami belum tahu apakah sudah dicairkan atau belum. Saya berharap sudah dicairkan,’’ lanjut pejabat yang akrab disapa Pranata itu.

Read More

MULAI 2015 INI OPERATOR SEKOLAH DIRENCANAKAN MENDAPAT HONOR

Berita mengenai Operator Sekolah Akan Mendapat Honor ini datang dari Kasubag Data dan Informasi Setditjen Dikdas Supriatno. Menurut Beliau, Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan sudah mempelajari terkait pemberian honor Operator Sekolah tersebut. Untuk segera melaksanakan rencana tersebut, saat ini tengah menyusun dan membuat aturan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam memberikan honor kepada Operator Sekolah 
Harapan Pemerintah nantinya dengan adanya honor khusus dari Pemerintah ini, OPS semakin sejahtera.

Read More

WEWENANG OPERATOR DINAS KABUPATEN

DINAS KABUPATENLAH  PENENTU DAPAT ATAU TIDAK NYA SEGALA JENIS TUNJANGAN KUSUSNYA ( SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL )

Menurut Tagor Alamsyah Harahap, M.Kom., Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Direktorat Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Kemdikbud siap mewujudkan rencana tersebut. Kini pihaknya tengah menunggu daftar nominasi guru yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinaslah yang menentukan nama-nama guru calon penerima tunjangan sesuai dengan kuota yang diterima secara daring (on-line) melalui Aplikasi SIM Tunjangan yang terhubung dengan Pusat.

Read More

SURAT EDARAN RESMI PKG TAHUN 2015

Surat Edaran Resmi Dirjen Dikdas Kemdikbud RI Nomor 1167/C.C5/MI/2015 tentang PKG ini dikirimkan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB, dan Pengawas SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB di seluruh Indonesia.

Dalam rangka implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Pembayaran Tunjangan Profesi Tahun 2015 dan berdasar:

a.   Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru,
b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
c.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
d.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;

Read More

Download Prediksi Soal UASBN SD/MI/SDLB Terbaru

Prediksi Soal UASBN SD/MI/SDLB Terbaru

Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Ujian Nasional sering disebut dengan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).

Dasar penyelenggaraan Ujian Nasional adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan pihak terkait. Untuk suksesnya penyelenggaraan Ujian Nasional di seluruh pelosok tanah air, pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan mengeluarkan Standar kompetensi minimal yang harus dikuasi oleh peserta didik dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional (SKLUN).

Menyikapi penyelenggaraan Ujian Nasional ini, peserta didik (siswa) berupaya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Guru dan orang tua siswa adalah pihak terdekat yang sangat menentukan keberhasilan para siswa. LULUS, itulah harapan mereka. Namun para siswa, guru, dan orang tua siswa tidak puas hanya sekedar lulus dengan nilai minimal. Dengan berbagai cara (tentu saja cara legal) ditempuh untuk mencapai nilai maksimal. Keberhasilan para siswa di suatu sekolah akan membawa image yang positif bagi sekolah bersangkutan.

Read More

Panduan Pengisian Singkat PKG 2015

Panduan Pengisian PKG 2015

Penilaian Kinerja Guru atau PKG merupakan penilaian kinerja seorang guru maupun kepala sekolah yang penilaianya divalidasi oleh pengawas. Dan kaitannya dengan penerbitan Surat Keputusan Penyaluran Tunjangan ( SKPT), maka yang berkewajiban mengiirimkan hasil PKG adalah pengawas.

Pada kesempata ini kami sampaikan hasil dari Rapat Kordinasi Tunjangan Dikdas pada  17 Februari 2015 di Garuda Plaza Hotel Medan yang berkaitan dengan  SKTP (SK Tunjangan Profesi)

Read More

Petunjuk Teknis STF Dikdas (25 Feb 2015)

A. Pengertian

Program   subsidi  tunjangan   fungsional   (STF)   adalah  program   pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,  melatih,  menilai   dan   mengevaluasi  peserta  didik   serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Read More

Petunjuk Teknis Tunjangan Khusus Dikdas (25 Feb 2015)

Kriteria Daerah Khusus
Penetapan daerah khusus ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan berdasarkan data dari Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) dan data dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, yaitu daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan
kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara
lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang
berada dalam keadaan darurat lain.
1. Kriteria daerah yang terpencil atau terbelakang adalah:

Read More

Petunjuk Teknis Kualifikasi S1 Dikdas (25 Feb 2015)

1.    Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

2.   Guru PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.

3.  Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.

        Untuk jelasnya silahkan ambil di P2TK DIKDAS

.

Read More