Bogor (Dikdas).
Beban kerja operator sekolah terlalu berat. Imbasnya,
kinerja mereka tidak terlalu bagus. Satu operator bisa memegang
beberapa aplikasi.
Menurut I Gusti Ngurah Rai Dwipayana, operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Bali, seorang operator di sekolah dasar bertanggung jawab atas beberapa aplikasi selain Dapodik. Biasanya guru honorer yang diamanahi kepala sekolah untuk mengelola aplikasi lantaran sekolah tak punya lembaga Tata Usaha.
“Satu operator terlalu banyak kerjaan, makanya terhambat semuanya,” kata Ngurah saat ditemui di sela Training of Trainers (ToT) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar angkatan V di Hotel New Ayuda, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Jumat sore, 10 April 2015. Selain Dapodik, tambahnya, aplikasi yang dikelola operator sekolah di wilayahnya yaitu Padamu Negeri, Bantuan Operasional Sekolah, pendataan Provinsi, pendataan Kabupaten, dan laporan keuangan lainnya.
Terlebih, upah yang diterima operator sekolah terbilang kecil. Honor diambil dari dana BOS. Tak ada alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Barangkali kondisi inilah yang membuat sebagian operator sekolah mengundurkan diri. Akibatnya, sekolah menunjuk guru lain sebagai penggantinya. Penggantian ini memengaruhi kinerja operator baru dalam menangani Dapodik. “Operator sekolah belum berani menginstal patch. Secara otomatis kita membimbing dari awal,” keluh Ngurah.
Tak banyak yang bisa dilakukan Dinas Pendidikan guna mengatasi situasi ini, misalnya dengan membuat kebijakan ihwal masa kerja operator sekolah. Pengaturan operator, jelas Ngurah, merupakan kewenangan kepala sekolah.
Banyaknya tanggung jawab yang diemban membuat operator sekolah kurang cermat melakukan pemasukan data. Usai memasukkan data, mereka tak lagi memperbarui perubahan yang terjadi. Baru setelah operator Dapodik Dinas Pendidikan memberi tahu adanya kesalahan, mereka melakukan pembaruan data. “Kalau tidak diberi tahu, diam saja. Hampir semua operator seperti itu,” ungkapnya.
Ngurah berharap, aplikasi yang ditangani operator sekolah dikurangi. Terkait pendataan, ia berharap Padamu Negeri diintegrasi ke dalam Dapodik. Sebab berbagai program pemerintah seperti BOS, penyaluran tunjangan guru, dan Program Indonesia Pintar menggunakan data dari Dapodik, bukan Padamu Negeri ( Berasal )
Menurut I Gusti Ngurah Rai Dwipayana, operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Bali, seorang operator di sekolah dasar bertanggung jawab atas beberapa aplikasi selain Dapodik. Biasanya guru honorer yang diamanahi kepala sekolah untuk mengelola aplikasi lantaran sekolah tak punya lembaga Tata Usaha.
“Satu operator terlalu banyak kerjaan, makanya terhambat semuanya,” kata Ngurah saat ditemui di sela Training of Trainers (ToT) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar angkatan V di Hotel New Ayuda, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Jumat sore, 10 April 2015. Selain Dapodik, tambahnya, aplikasi yang dikelola operator sekolah di wilayahnya yaitu Padamu Negeri, Bantuan Operasional Sekolah, pendataan Provinsi, pendataan Kabupaten, dan laporan keuangan lainnya.
Terlebih, upah yang diterima operator sekolah terbilang kecil. Honor diambil dari dana BOS. Tak ada alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Barangkali kondisi inilah yang membuat sebagian operator sekolah mengundurkan diri. Akibatnya, sekolah menunjuk guru lain sebagai penggantinya. Penggantian ini memengaruhi kinerja operator baru dalam menangani Dapodik. “Operator sekolah belum berani menginstal patch. Secara otomatis kita membimbing dari awal,” keluh Ngurah.
Tak banyak yang bisa dilakukan Dinas Pendidikan guna mengatasi situasi ini, misalnya dengan membuat kebijakan ihwal masa kerja operator sekolah. Pengaturan operator, jelas Ngurah, merupakan kewenangan kepala sekolah.
Banyaknya tanggung jawab yang diemban membuat operator sekolah kurang cermat melakukan pemasukan data. Usai memasukkan data, mereka tak lagi memperbarui perubahan yang terjadi. Baru setelah operator Dapodik Dinas Pendidikan memberi tahu adanya kesalahan, mereka melakukan pembaruan data. “Kalau tidak diberi tahu, diam saja. Hampir semua operator seperti itu,” ungkapnya.
Ngurah berharap, aplikasi yang ditangani operator sekolah dikurangi. Terkait pendataan, ia berharap Padamu Negeri diintegrasi ke dalam Dapodik. Sebab berbagai program pemerintah seperti BOS, penyaluran tunjangan guru, dan Program Indonesia Pintar menggunakan data dari Dapodik, bukan Padamu Negeri ( Berasal )
0 komentar:
Posting Komentar