JAKARTA.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mendapat gelar Professor. Yuddy mengaku, pemberian gelar itu baru diketahui hari Kamis (16/4) setelah mendapat surat dari Menristek dan Dikti. Saat ini dipersiapkan untuk pengukuhannya dalam beberapa waktu mendatang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mendapat gelar Professor. Yuddy mengaku, pemberian gelar itu baru diketahui hari Kamis (16/4) setelah mendapat surat dari Menristek dan Dikti. Saat ini dipersiapkan untuk pengukuhannya dalam beberapa waktu mendatang.
”Pemberian gelar ini merupakan amanah yang
sangat besar buat saya. Sebagai pembantu presiden saya harus lebih
meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Yuddy saat
beraudiensi dengan jajaran Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan
Tengah di Palangkaraya, Jumat (17/4).
Lebih lanjut Yuddy mengatakan, dalam
membangun tata kelola pemerintahan diperlukan perlu leadership yang
handal dan mumpuni. Tetapi untuk Kalimantan Tengah tidak perlu
diragukan. Karena Yuddy tahu, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang
merupakan sosok yang memenuhi kriteria ini.
”Saya yakin bahwa Provinsi Kalimantan
Tengah mampu menjadi daerah poros ekonomi di luar Pulau Jawa. Di bawah
kepemimpinan Pak Teras Narang, perekonomian di Kalteng tumbuh 7,34
persen, di atas rata-rata daerah lain,” imbuhnya yang disambut meriah
para hadirin.
Yuddy mengatakan, pentingnya akuntabilitas
dalam tata kelola pemerintahan. Di sini peran ASN sangat dibutuhkan,
selain harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan
efisien.
Namun disadari bahwa tidak semua SDM
aparatur mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang sama. Karena itu, kata
dia, harus selalu diusahakan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang
sudah ada, sehingga cita-cita untuk menjadikan pemerintahan berkelas
dunia dapat segera terwujud.
Dalam pertemuan dengan ASN di Bumi Tambun
Bungai Palangka Raya Kalimantan Tengah itu, Yuddy juga menyampaikan
pentingnya dilakukan revolusi mental di kalangan aparatur negara.
Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang
harus dilakukan dalam revolusi mental, yaitu melaksanakan pemerintahan
dengan efisien dan efektif, mengubah culture set, serta mengubah
mindset.
“Kita harus bertransformasi untuk meninggalkan mental priyayi menjadi birokrat yang melayani,” ujarnya. ( Berasal )
0 komentar:
Posting Komentar