DINAS KABUPATENLAH PENENTU DAPAT ATAU TIDAK NYA SEGALA JENIS TUNJANGAN KUSUSNYA ( SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL )
Menurut Tagor Alamsyah
Harahap, M.Kom., Kepala Seksi Penyusunan Program Sub
Direktorat Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Dasar, Kemdikbud siap mewujudkan rencana tersebut. Kini
pihaknya tengah menunggu daftar nominasi guru yang diajukan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinaslah yang menentukan nama-nama guru calon
penerima tunjangan sesuai dengan kuota yang diterima secara daring (on-line) melalui Aplikasi SIM
Tunjangan yang terhubung dengan Pusat.
“Itu usulan dari Kabupaten/Kota untuk subsidi tunjangan fungsional, tunjangan daerah khusus, bantuan kualifikasi akademik. Semua murni usulan mereka,” ujarnya di Gedung C lantai 19, Kompleks Kemdikbud, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2014.
Tagor mengaku tidak butuh waktu lama untuk memproses usulan tersebut. Sebab komunikasi antara Dinas dan Pusat melalui jaringan daring.
“Nominasi yang muncul dari layar mereka online. Kabupaten/Kota membuka aplikasi, muncul nama-nama guru yang memenuhi syarat (nominasi) yang diambil dari Dapodik beserta jumlah kuotanya, tinggal operator Kabupaten/Kota check list siapa orangnya sejumlah kuota. Dia simpan, saat itu juga langsung terbaca di Jakarta,” urainya.
Lebih lanjut Tagor menjelaskan, penentuan nama guru penerima tunjangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lantaran merekalah yang tahu kondisi guru di lapangan. Jika tahun lalu seorang guru mendapat tunjangan, maka tahun ini ia bisa tidak dapat tunjangan lagi. Hal ini tergantung kebenaran data yang dikirim karena bisa saja guru tersebut sudah tidak memenuhi syarat.
Kalau ada Operator Kabupaten yang mengatakan bukan Kabupaten yang mengusulkan berarti Operator Kabupaten sudah melakukan Pembohongan Public.
Semoga Operator Kabupaten dalam mengusulkan penerima tunjangan tidak Pilih Kasih apalagi ada unsur Nepotisme , dan memegang AMANAH yang di berikan TUHAN kepada nya.
“Itu usulan dari Kabupaten/Kota untuk subsidi tunjangan fungsional, tunjangan daerah khusus, bantuan kualifikasi akademik. Semua murni usulan mereka,” ujarnya di Gedung C lantai 19, Kompleks Kemdikbud, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2014.
Tagor mengaku tidak butuh waktu lama untuk memproses usulan tersebut. Sebab komunikasi antara Dinas dan Pusat melalui jaringan daring.
“Nominasi yang muncul dari layar mereka online. Kabupaten/Kota membuka aplikasi, muncul nama-nama guru yang memenuhi syarat (nominasi) yang diambil dari Dapodik beserta jumlah kuotanya, tinggal operator Kabupaten/Kota check list siapa orangnya sejumlah kuota. Dia simpan, saat itu juga langsung terbaca di Jakarta,” urainya.
Lebih lanjut Tagor menjelaskan, penentuan nama guru penerima tunjangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lantaran merekalah yang tahu kondisi guru di lapangan. Jika tahun lalu seorang guru mendapat tunjangan, maka tahun ini ia bisa tidak dapat tunjangan lagi. Hal ini tergantung kebenaran data yang dikirim karena bisa saja guru tersebut sudah tidak memenuhi syarat.
Kalau ada Operator Kabupaten yang mengatakan bukan Kabupaten yang mengusulkan berarti Operator Kabupaten sudah melakukan Pembohongan Public.
Semoga Operator Kabupaten dalam mengusulkan penerima tunjangan tidak Pilih Kasih apalagi ada unsur Nepotisme , dan memegang AMANAH yang di berikan TUHAN kepada nya.
0 komentar:
Posting Komentar